Berita

Sosialisasi “PER-4/PB/2021 Tentang Petunjuk Penilaian Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga”

Pada tanggal 6 April 2021 BBTKLPP Yogyakarta ikut berpartisipasi mengikuti Kegiatan Kamis Pahingan dengan Tema “PER-4/PB/2021 Tentang Petunjuk Penilaian Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY dengan menugaskan satu orang Perencana untuk mengikuti pertemuan tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan di University Hotel, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta ini fokus pada pemaparan dan dialog terkait reformulasi IKPA Tahun 2021.

BBTKLPP Yogyakarta berpartisipasi sesuai jadwal undangan pada Sesi II pukuk 13.30 s.d 16.30 WIB. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kasie PPA ID Bapak Kuncoro Widyastono selaku perwakilan Kepala Kantor Kanwil DJPb Provinsi DIY. Dalam sambutannya Beliau menyampaikan pentingnya pemantauan IKPA terutama dalam pelaksanaan komponen-komponen penilaian di dalamnya dan reformasi IKPA secara umum menurut PER-4/PB/2021.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan Materi oleh Ibu Mardiyah dengan Topik Lejitkan IKPA, Pastikan Pelaksanaannya. Materi yang disampaikan diawali dengan tinjauan umum IKPA kemudian diikuti penjelasan kebijakan IKPA di tahun 2021 yang mengupas tuntas 13 Indikator penilaian IKPA mulai dari pengertian, hal-hal yang mempengaruhi penilaian, cara perhitungan sampai kiat-kiat untuk pencapaian nilai yang optimal. Point penting yang berubah dari formulasi IKPA antara tahun 2020 ke 2021 adalah proporsi sumbangsih bobot nilai di beberapa Indikator. Perubahan yang signifikan juga terjadi pada Indikator Capaian Output dimana di tahun sebelumnya hanya dihitung berdasarkan Output yang terkonfirmasi, sedangkan di tahun 2021 dihitung pula capaian outputnya sebagai bagian dari monev kinerja agar lebih akuntabel dan bisa menjelaskan  Output apa yang dihasilkan dari Belanja  APBN masing-masing.

Sesi diskusi dan Tanya jawab berlangsung simultan di setiap akhir penjelasan masing-masing Indikator IKPA yang dipaparkan. Diskusi berjalan aktif membahas terkait permasalahan dan kendala pelaksanaan pada masing-masing Satker. Untuk sesi diskusi Kanwil DJPb DIY juga menghadirkan perwakilan Narasumber dari KPPN untuk menjawab permasalahan dari Satker yang menyangkut pada layanan KPPN, sehingga bisa secara langsung dibahas alternatif solusi yang bisa dilakukan dalam pemecahan masalah.

Salam Sehat